-
BKAD SEMADYA BANYUMAS
PT. LKM KEDUNGMAS -
JAJARAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT. LKM KEDUNGMAS
Jl. Raya Kedungbanteng Banyumas -
KOMISARIS DAN DIREKSI
PT. LKM KEDUNGBANTENG MAKMUR SENTOSA (PT. LKM KEDUNGMAS) -
KANTOR BKAD SEMADYA DAN PT. LKM KEDUNGMAS
SPIRIT USAHA KOLEKTIF DESA MEMBANGUN INDONESIA -
RAPAT PLENO PERMAKDES BKAD
Tanggal 27 Mei 2015 telah ditanda tangani PERMAKDES Kerjasama Antar Desa oleh 14 Kepala Desa dan Sekretaris Desa di Kec. Kedungbanteng -
RAPAT PLENO PERMAKDES BKAD
Tanggal 27 Mei 2015 telah ditanda tangani PERMAKDES Kerjasama Antar Desa oleh 14 Kepala Desa dan Sekretaris Desa di Kec. Kedungbanteng -
PENANDATANGANAN PERMAKDES BKAD
Tanggal 27 Mei 2015 telah ditanda tangani PERMAKDES Kerjasama Antar Desa oleh 14 Kepala Desa dan Sekretaris Desa di Kec. Kedungbanteng -
PENANDATANGANAN PERMAKDES BKAD
Tanggal 27 Mei 2015 telah ditanda tangani PERMAKDES Kerjasama Antar Desa oleh 14 Kepala Desa dan Sekretaris Desa di Kec. Kedungbanteng
Rabu, 26 Agustus 2015
Kamis, 13 Agustus 2015
PROFIL PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM BKAD SEMADYA
Oleh : ARIF INDRA SETYADI,S.H., M.Kn.
KETUA BKAD SEMADYA KEC. KEDUNGBANTENG, KABUPATEN BANYUMAS
I.
Sejarah
Pendirian
BUM
Desa Bersama BKAD SEMADYA Kecamatan Kedungbanteng – Kabupaten Banyumas,
merupakan hasil restrukturisasi atau penataan kelembagaan dari Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – Mandiri
Perdesaan. Restrukturisasi dilaksanakan merupakan konsekuensi hukum berakhirnya
PNPM- MPd pada akhir tahun 2014. Berakhirnya PNPM-MPd bersamaan dengan
berlakunya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Restrukturisasi
dilaksanakan didasarkan pada ketentuan yang diatur pada Undang-undang Desa
tersebut. Restrukturisasi kelembagaan Eks. PNPM-MPd sebagai upaya legislasi
penyelematan dan pengembangan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
Kedungbanteng. Restrukturisai ini,
sebagai pola evolusi Program Nasional menuju pada Perundang-undangan.
Evolusi
dari Program Nasional menuju pada Perundang-undangan bertujuan mikro untuk
memberi jaminan kepastian hukum, manfaat hukum dan keadilan hukum terhadap
keberlanjutannya (sustainable) Program
Nasional dalam bentuk Kerjasama Antar Desa dalam satu wilayah Kecamatan
Kedungbanteng. Amanah Kerjasama Antar Desa dalam satu wilayah Kecamatan yang
diatur dalam Pasal 92 Undang-undang Desa, menjadi dasar hukum pembentukan Badan
Kerjasama Antar Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama).
Transformasi
kelembagaan dan asset Eks. PNPM-MPd sebagai Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat
(DAPM) diawali dari perumusan konsep Kerjasama Antar Desa yang diamanatkan
dalam Undang-undang Desa, yang menghasilkan Peraturan Bersama Kepala Desa
(PERMAKDES) Nomor 1 tahun 2015 tentang
Kerjasama Antar Desa di Wilayah Kecamatan kedungbanteng, yang disepakati oleh
14 (empat belas) Desa dalam satu wilayah Kecamatan Kedungbanteng. Dalam
Permakades tersebut disepakati pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
Kecamatan Kedungbanteng dengan nama SEMADYA, kepanjangan dari “Sejahtera
Mandiri Adil dan Berdaya”, sebagai wadah kerjasama Antar Desa di wilayah
Kecamatan Kedungbanteng. BKAD SEMADYA sebagai Badan Kerjasam Antar Desa di
wilayah Kecamatan Kedungbanteng, dibentuk dan didirikan oleh Badan Kerjasama
Desa (BKD) yang ada di setiap Desa, melalui Utusan Wakil Desa yang ditunjuk
dari pengurus dan/atau anggota masing-masing BKD. Tahap berikutnya dilakukan
dengan merumuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD SEMADYA.
CONTOH BERITA ACARA PENDIRIAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM BKAD SEMADYA
BERITA
ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA
PENDIRIAN
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)
KECAMATAN
KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS
Pada hari ini
Pukul sampai dengan pukul Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB)
bertempat di AULA Kecamatan Kedungbanteng, Jl. Raya Kedungbanteng, Kecamatan
Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, (53152). Telah diadakan Pendirian Badan
Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas,
Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri oleh 14 Utusan Wakil Desa anggota Badan
Kerjasama Desa (BKD) dalam satu wilayah Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten
Banyumas Provinsi Jawa tengah.
Anggota Musayawarah
Antar Desa tersebut untuk memusyawarahkan Pendirian Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan
Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
Rabu, 05 Agustus 2015
Langganan:
Postingan (Atom)